Asmat,RBN ; -  Mengawali pelaksanaan kinerja usai libur Natal dan Tahun Baru 2026, Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, ST., M.Si memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat. Apel berlangsung di Lapangan Yos Sudarso Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, Senin (05/01/2026).

Dalam amanatnya, Bupati Thomas Eppe Safanpo menegaskan bahwa apel perdana ini bertujuan memastikan disiplin ASN setelah menjalani masa libur dan cuti bersama. Ia menyampaikan bahwa sejak awal tahun, seluruh administrasi pemerintahan serta pelayanan publik harus kembali dijalankan secara normal.

Bupati menekankan bahwa ASN memiliki kewajiban untuk patuh terhadap seluruh peraturan yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, sejak seseorang memilih menjadi ASN, maka terikat dengan aturan dan tidak dapat bertindak secara bebas.

Kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar utama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. “Kehadiran kita pagi ini menjadi bukti bahwa kita patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Disiplin adalah kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” kata Bupati.

Ia juga meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan pendataan terhadap ASN yang hadir maupun tidak hadir dalam apel tersebut. Selain itu, para kepala distrik diminta memastikan seluruh staf kembali bekerja dan pelayanan publik di tingkat distrik sudah berjalan mulai hari ini.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Asmat juga menyampaikan rencana penataan organisasi yang akan dilaksanakan pada Februari mendatang. Penataan ini mencakup pengaturan ulang jabatan struktural, dengan 70 persen penilaian didasarkan pada kinerja, sementara sisanya melalui mekanisme afirmasi.

Ia menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan, kinerja yang baik akan berujung pada promosi jabatan, sedangkan kinerja yang buruk dapat berakibat pada penurunan jabatan atau nonjob.

Bupati Thomas Eppe Safanpo juga secara khusus meminta Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan agar pelayanan kesehatan serta aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah kembali berfungsi secara normal mulai hari ini. Menutup amanatnya, Bupati Asmat menyampaikan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru 2026 kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat, seraya berharap semangat baru di awal tahun dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan

Asmat,RBN ;-  Gesuri.id - Bupati Kabupaten Asmat yang juga politisi PDI Perjuangan Thomas Eppe Safanpo, secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun anggaran 2026 kepada seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat sekaligus penandatanganan pakta integritas.

Penyerahan DPA kepada OPD dan penandatanganan pakta integritas tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Asmat, Selasa (30/12/2025).

Bupati Thomas Eppe Safanpo menegaskan, DPA merupakan dasar utama pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, serta belanja daerah sekaligus menjadi batas tertinggi pengeluaran bagi setiap OPD.

“DPA menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan anggaran yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara terperinci serta jadwal pelaksanaan sesuai rencana kerja OPD dalam satu tahun anggaran,” kata Bupati.

Bupati mengingatkan agar seluruh pimpinan OPD lebih tertib dan disiplin dalam pengelolaan anggaran. Ia menyoroti masih adanya OPD yang dalam pelaksanaan anggaran, melebihi batas tertinggi yang telah ditetapkan dalam DPA.

“Saya melihat masih ada OPD yang pengeluarannya tidak tertib, bahkan melebihi batas DPA. Contohnya, belanja ATK yang sampai mengalami defisit. Hal seperti ini tidak boleh terulang lagi di tahun 2026,” tegas Bupati.

Menurut Bupati, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati, mengingat saat ini pemerintah berada dalam rezim efisiensi. Selama 2 tahun terakhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asmat mengalami pemotongan, dan anggaran tahun ini pun kembali mengalami penurunan.

Karena itu, Bupati meminta para pimpinan OPD untuk mengatur manajemen dan perencanaan anggaran dengan lebih baik

RakyatBicara. net ;- Menjelang Nataru 2025-2026 Pangkalan Pengawasan Laut Dan Pelayaran (PLP ) Kelas II Tual Mengarakan Empat Armada Kapal Patroli Negara (KPLP) , Untuk Mendukung Kalancaran Arus Mudik Di Wilaya Maluku Dan Papu, Kamis, (18/12/ 25) 


Empat Armada Yang Disiagakan Dan Siap Beroperasi Yakni Kapal Kelas I KN. Kalawai Dengan Nomor P. 117 Dengan Wilaya Oprasi Wilaya Ambon, Pulau - Pulau Lease. Saat Sudah Stendaby Di Pelabuhan Tulehu Maluku Tengah. Kapal Kelas II KN Salawaku Nomor P. 213 Kini Siap Di Pelabuhan Dobo Dengan Wilayah Operasi Kepulauan  Aru , Papua dan  Kei .

Kapal Kelas II KN.parang Dan Kapal Kelas III KN .P.364 Yang Beroperasi Di Kepulauan Kei . Masing - Masing Disiagakan Di Dermanga Pangkalan PLP Tual Dan Perairan Sekitar 

Kepala Pangkalan PLP Kelas II Tual, Jusuf Heljanan, St., Mh, Menyampaikan Bahwa Kesiapsiagaan Armada Ini Bertujuan Untuk Menjamin Keamanan, Keselamatan, Dan Kelancaran Pelayaran Selama Periode Natal Dan Tahun Baru.

(ket.Doc . Posko Angkutan laut Nataru 2025-2026) 

Selain Patroli Laut, Pangkalan PLP Tual Juga Mengerahkan Personel Pengawasan Yang Ditempatkan Di Sejumlah Pelabuhan Rakyat Sebagai Titik Keberangkatan Penumpang Mudik Antar Pulau Kei Kecil Dan Kei Besar, Di Pelabuhan Yos Sudarso Tual, Serta Di Kantor Pangkalan PLP Tual Pos Perwakilan Di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

“Dengan Kesiapan Armada Dan Personel Yang Kami Tempatkan Di Titik-titik Strategis, Diharapkan Masyarakat Dapat Melaksanakan Perjalanan Mudik Dengan Aman, Nyaman, Dan Selamat,” Ujar Jusuf Heljanan.

Bovan Digol, RakyatBucara. Net ;- Kejaksaan Negeri Merauke Ekspose Dua Perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lanjutan Kantor Bupati Baru Satu Atap Arah Kantor DPR pada Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang (PUPR) Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2022 & Tahun Anggaran 2023. Di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua, selasa, 18/11/25 . 

Dikutip dari unggahan akun Instagram @kejaksaan_NegeriMarauke , Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Donny Stiven Umbora S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Merauke didampingi oleh Willy Ater, S.H selaku Kepala Seksi Intelijen Kejari Merauke, Jaksa Penyidik, Staf pada Seksi Tindak Pidana Khusus dan diikuti oleh Tim Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua.

Bahwa berdasarkan hasil dari serangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Merauke, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut sehingga akan dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang nantinya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua.

RakyatBicara.Net ,Jakarta ;- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) melaksanakan penandatanganan kontrak pelaksanaan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB), Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah dan Kewirausahaan, serta Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Batch III bersama sejumlah perwakilan perguruan tinggi, Rabu (10/9).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memaksimalkan kualitas riset di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Ditjen Risbang telah merumuskan kebijakan agar pendanaan yang relatif terbatas tetap mampu menghasilkan penelitian yang berdampak luas.

“Ditjen Risbang telah melakukan formulasi agar riset berkualitas tetap dapat dimaksimalkan meski dengan dukungan dana yang terbatas. Saya berharap capaian yang ada dapat terus dirawat, karena saya yakin banyak penelitian unggul yang bisa kita dorong menuju hilirisasi,” tegas Menteri Brian.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menghadirkan solusi atas persoalan nasional, salah satunya melalui riset pengelolaan sampah.

“Jika hasil riset ini diterapkan di seluruh kampus, perguruan tinggi tidak hanya mampu mengelola sampahnya sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan sekitar, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Menteri Brian.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang), Fauzan Adziman, dalam laporannya memaparkan rincian alokasi pendanaan. Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) memperoleh alokasi sebesar Rp45,4 miliar untuk mendanai 82 proposal. Sementara itu, Program Mahasiswa Berdampak mendapatkan dukungan pendanaan sebesar Rp30,1 miliar untuk 263 proposal.

Pada bidang pengabdian kepada masyarakat, Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah dan Kewirausahaan dialokasikan dana sebesar Rp13,7 miliar untuk 101 judul proposal dari 67 perguruan tinggi. Selain itu, Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Batch III memperoleh pendanaan sebesar Rp34,7 miliar yang mendukung 948 judul proposal dari 434 perguruan tinggi.

“Melalui program-program ini, kami berharap riset dan inovasi dapat berkembang secara nyata dan langsung menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Dirjen Fauzan.

Program RIKUB merupakan skema riset kolaboratif yang mendorong sinergi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri (DUDI), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), lembaga pemerintah, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Program ini dirancang untuk menjembatani “valley of death”, yaitu fase kritis ketika banyak inovasi potensial gagal mencapai tahap hilirisasi produk.

Sementara itu, Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh BEM dirancang untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai pelaku utama pembangunan sosial melalui wadah organisasi mahasiswa. Melalui kepemimpinan dan gerakan BEM, generasi muda diberi ruang strategis untuk merancang program ilmiah, memanfaatkan hasil riset sebagai dasar intervensi, serta berkontribusi langsung dalam memecahkan persoalan riil di masyarakat. Program ini tidak hanya mendorong aksi sosial, tetapi juga menumbuhkan budaya reflektif, berpikir kritis, dan kolaboratif dengan pendekatan partisipatif bersama masyarakat.

Program Pengabdian kepada Masyarakat dirancang Kemdiktisaintek untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Batch III, program ini memberi kesempatan tambahan bagi perguruan tinggi untuk berpartisipasi lebih luas dan inklusif. Dosen dan mahasiswa didorong terlibat aktif dalam merancang serta melaksanakan solusi atas persoalan nyata di lapangan, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam setiap tahap kegiatan.

Di sisi lain, Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Wilayah dan Kewirausahaan merupakan salah satu inisiatif strategis Kemdiktisaintek yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat melalui dua pendekatan utama: berbasis potensi wilayah dan pengembangan kewirausahaan. Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya solusi nyata atas permasalahan lokal, sekaligus mengoptimalkan keunggulan daerah agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Risbang, I Ketut Adnyana, menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada para penerima bantuan operasional yang hadir dalam acara penandatanganan kontrak. Ia menegaskan bahwa Kemdiktisaintek siap memberikan bimbingan teknis apabila diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program.

“Kami memiliki dua harapan untuk skema-skema ini: pertama, dampak yang nyata bagi penerima bantuan maupun masyarakat sasaran; kedua, terjalinnya kolaborasi yang sehat, bukan kompetisi,” pungkas Direktur Ketut.

Melalui berbagai skema pendanaan tersebut, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem riset dan pengabdian yang berkelanjutan. Sinergi antara perguruan tinggi, mahasiswa, industri, dan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi pembangunan bangsa.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

MAKASSAR,RBN.-Perkembangan binis digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan tren yang cukup pesat. Transformasi digital juga menjadi kebutuhan berbagai sektor, salah satunya bagi media daring, kemampuan mengoptimalkan konten melalui Search Engine Optimization (SEO) menjadi kunci untuk tetap relevan. 

Seno Pramuadji salah satu praktisi digital menegaskan, pemahaman SEO yang mendalam harus menjadi prioritas di setiap ruang redaksi agar bisa mengandalkan pencarian online juga mendorong perusahaan untuk memperkuat visibilitas mereka di mesin pencari.

Hal itu disampaikannya dalam Sharing Session bersama media mitra Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, yang digelar di ruang Macora, Hotel The Rinra, Kota Makassar, Rabu (8/10/2025).

“SEO merupakan bagian penting dari strategi media online agar bisa bertahan dan berkembang di tengah perubahan pola konsumsi informasi publik. SEO itu bukan sprint, tapi maraton. Ia adalah investasi jangka panjang. Hasilnya tidak bisa instan, tapi jika dilakukan dengan konsisten, manfaatnya akan sangat besar,” katanya kepada wartawan usai memberikan materi dalam Sharing Session bersama media mitra Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, di Kota Makassar, Rabu (8/10/2025).

Dalam pemaparannya, dia juga menyampaikan media daring memungkinkan penyampaian informasi secara instan dengan fitur interaktif seperti kolom komentar, tombol berbagi, dan analitik audiens, yang memperkuat keterlibatan khalayak. Penerapan optimasi mesin pencari (SEO) dan analitik web memungkinkan jurnalis untuk meningkatkan visibilitas konten dan mengukur dampaknya secara real-time.

Berita, sebagai inti dari jurnalistik, harus memenuhi unsur-unsur kelayakan seperti signifikansi, magnitude, timeliness, proximity, prominence, dan human interest (Danayanti et al., 2021). Dalam penulisan berita digital, prinsip 5W+1H (what, who, when, where, why, how) tetap menjadi landasan utama, tetapi diperkaya dengan elemen-elemen interaktif untuk menarik perhatian pembaca.

Dalam praktik profesional, adaptasi terhadap perubahan digital menuntut jurnalis untuk menguasai keterampilan baru yang jauh melampaui sekadar peliputan dan penulisan berita. Kini, jurnalis harus memahami dinamika platform digital, termasuk produksi konten multimedia, pengelolaan data audiens, dan integrasi dengan media sosial. Kolaborasi dengan web developer menjadi elemen kunci dalam ekosistem media daring.

Dia juga menambahkan, media online perlu memahami elemen-elemen dasar SEO, terutama pada aspek on-page optimization, yaitu upaya mengoptimalkan struktur dan konten situs dari dalam.

"Salah satu hal yang perlu diperhatikan, media harus tahu siapa audiensnya, tahu apa yang mereka cari dan butuhkan, maka konten bisa dioptimalkan agar muncul di hasil pencarian. Misalnya, dalam konteks Bank Indonesia, topik yang dicari tentu seputar keuangan, ekonomi, dan bisnis. Dengan demikian kemampuan media dalam mengoptimalkan SEO bukan hanya soal meningkatkan pembaca, tetapi juga membuka peluang bisnis baru,” tuturnya.

Sementara itu, ditempat yang sama, Pimpinan Redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung, mengatakan, Perubahan besar di industri media tak bisa dihindari. Di tengah gelombang digitalisasi dan pergeseran perilaku pembaca, media cetak harus berinovasi jika tak ingin ditinggalkan. 

"Yang ingin saya bagikan hari ini adalah tentang perubahan besar di industri media. Perubahan yang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum era digital,” ungkapnya.

Menurut Ronald, perubahan itu terjadi karena pergeseran perilaku masyarakat dalam mencari informasi. Ia mencontohkan bagaimana mahasiswa jaman sekarang nyaris tidak lagi membaca koran cetak.

“Kalau saya tanya mahasiswa, ‘Masihkah kalian membaca koran cetak?’ Hampir semua bilang tidak. Tapi saat saya tanya dari mana mereka mencari informasi, mereka menjawab: dari media sosial,” tuturnya.

Fenomena ini, kata Ronald, bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Banyak surat kabar besar yang akhirnya berhenti terbit karena kehilangan pembaca.

“Kalau perubahan ini tidak diantisipasi, tamatlah perusahaan medianya,” tegasnya.

Menjawab tantangan itu, Tribun Timur memilih untuk tidak menyerah pada perubahan, tetapi beradaptasi melalui inovasi.

Jakarta, RakayatBicara. Net ;- Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, Drs. Agrapinus Rumatora, Apresiasi Kunjungan Wakil Presiden ke Maluku Tenggara: Momentum Nyata Pemerataan Pembangunan Kawasan Timur

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Drs. Agrapinus Rumatora, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, kehadiran Wakil Presiden di Bumi Larvul Ngabal bukan sekadar agenda pemerintahan, tetapi merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan Indonesia Timur. Dilansir Dari suara Damai. com

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Wakil Presiden di Maluku Tenggara. Kunjungan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap percepatan pembangunan daerah, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini menjadi garda terdepan Indonesia bagian timur,” ujar Rumatora.

Rumatora menambahkan, meskipun kehadiran Wakil Presiden merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resmi yang telah ditetapkan secara protokoler, namun momentum ini harus dipandang penting dan mendapat dukungan luas dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah.

“Kehadiran Wakil Presiden tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Maluku Tenggara. Karena itu, semua pihak harus menyambut dan mendukung langkah pemerintah pusat ini sebagai bagian dari komitmen besar terhadap pembangunan kawasan timur Indonesia,” lanjutnya.

Rumatora menjelaskan, kunjungan Wakil Presiden membawa harapan besar bagi masyarakat Maluku Tenggara, terutama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, membuka akses ekonomi antar-pulau, serta memperkuat sektor unggulan daerah seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian.

“Maluku Tenggara memiliki potensi kelautan dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan dukungan langsung dari pemerintah pusat melalui kehadiran Bapak Wakil Presiden, kami optimis potensi tersebut dapat dikelola lebih produktif untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sebagai pimpinan Partai Golkar di tingkat kabupaten, Rumatora menegaskan bahwa Partai Golkar Maluku Tenggara siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengawal setiap program strategis yang dicanangkan. Ia menekankan pentingnya kesinambungan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

“Golkar Maluku Tenggara akan terus menjadi mitra pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami percaya, kunjungan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkeadilan,” tegasnya.

Rumatora juga menggarisbawahi bahwa kunjungan Wakil Presiden memiliki nilai strategis dalam membangkitkan optimisme masyarakat dan memperkuat semangat daerah untuk terus maju. Ia berharap perhatian pemerintah pusat tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi berlanjut dalam bentuk kebijakan konkret yang memperkuat kapasitas ekonomi daerah.

“Apresiasi ini kami sampaikan dengan penuh rasa syukur. Kami berharap perhatian Bapak Wakil Presiden terhadap Maluku Tenggara terus berlanjut melalui program-program afirmatif, peningkatan investasi, serta penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial di daerah kami,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Rumatora mengajak seluruh masyarakat Maluku Tenggara dan jajaran Partai Golkar untuk bersama-sama menjaga stabilitas, memperkuat persatuan, dan mendukung penuh agenda pembangunan pemerintah demi terwujudnya Maluku Tenggara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di kawasan timur Indonesia.

Jakarta, RakyatBicara. Net- Pemerintah terus memperkuat agenda reformasi dan hilirisasi sektor pangan nasional sebagai langkah strategis untuk mencapai swasembada dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Amran menjelaskan dalam keterangannya bahwa berbagai kemajuan di sektor pertanian saat ini merupakan hasil nyata dari dukungan penuh Presiden Prabowo. Salah satu terobosan besar yang berhasil diwujudkan adalah penyederhanaan sistem distribusi pupuk.

“Jadi pupuk dulu distribusinya dan regulasi yang mengikat 145. 12 menteri harus paraf baru bisa dikirim, kemudian juga harus diketahui 38 gubernur dan 514 bupati dan wali kota se-Indonesia baru pupuk tiba di lapangan,” ujar Amran.

Amran menambahkan, berkat penyederhanaan tersebut, kelangkaan pupuk yang selama ini menjadi keluhan utama petani kini sudah tidak lagi terdengar di lapangan. Amran menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kunjungan ke tujuh hingga delapan provinsi dalam dua minggu terakhir, petani menyampaikan rasa terima kasih karena distribusi pupuk sudah berjalan baik.

“Luar biasa dukungan beliau (Presiden Prabowo), ada regulasi inpres sektor pangan, ada 17, kita bongkar. Satu contoh, pupuk, dulu kami keliling seluruh Indonesia, teriakannya petani satu suara, tonenya sama, pupuk kurang, pupuk langka, pupuk mahal. Alhamdulillah sekarang pupuk sudah diterima dengan baik,” imbuh Amran.

Selain reformasi distribusi pupuk, Amran juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah melaksanakan program perbaikan irigasi pertanian secara besar-besaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Perbaikan irigasi seluas dua juta hektare akan dilakukan secara terintegrasi tanpa sekat administratif antarprovinsi maupun kabupaten.

Selain itu, Amran juga menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut dilengkapi dengan program akselerasi alat dan mesin pertanian (alsintan), perluasan lahan produktif, serta peningkatan kapasitas petani di berbagai daerah.

“Alat mesin pertanian, oplah (optimasi lahan) cetak sawah, kita lakukan akselerasi. Mimpi terbesar kita, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” imbuh Amran. (BPMI Setpres)